‘SKENARIO’ POLITIK DAN PROSES PENGEKANGAN DEMOKRASI (Sebuah Pesan untuk Para Wakil)

Penguasa...
Jangan biarkan kami gagu
Dengan polahmu yang terlihat lugu
Jangan kau tipu rakyatmu
Kami bukan hambamu

Hari selasa tepatnya tanggal 10 November 2009 yang telah lalu adalah sebuah peristiwa penting bangsa Indonesia dan seluruh komponennya. Momentum bersejarah yang seharusnya dihayati sebagai sebuah refleksi pengabdian dan pengorbanan generasi penerus justru disuguhi dengan drama seri wakil rakyat yang hingga saat ini belum rampung. Kisah (baca: kasus) Cicak vs Buaya tak ubahnya sinetron strip in yang skenarionya dibuat semenarik mungkin untuk menaikkan rating penonton. Penyidikan kasus justru membuat kontoversi yang semakin mengkutub di berbagai kalangan. Seolah-olah persoalan yang tidak jelas arahnya adalah sebuah jembatan emas bagi upaya menaikkan popularitas. Entah apa yang akan dikatakan jika para pendahulu yang memperjuangkan kemerdekaan melihat polah generasi penerusnya yang sedemikian pongah. Tidak tahu si- (apa) yang benar dan si- (apa) yang salah. Politik menjadi ajang atau kontes menjadi bintang (sudah sukar dibedakan mana fakta, makna fiksi).

Politik sedianya memang telah menjadi sebuah wacana umum di berbagai level dalam masyarakat. Pengertian ’umum’ seharusnya memicu kesadaran yang semakin tinggi akan esensi politik itu sendiri. Politik bukan milik satu gelintir orang atau sekelompok golongan. Politik adalah sebuah kepentingan untuk banyak nyawa. Profesor Miriam Budiarjo menyatakan bahwa politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals), saya artikan disini bahwa private goals juga termasuk kepentingan golongan tertentu. Seyogyanya dipahami bahwa dalam kancah perpolitikan, bukan hanya idealisme yang berperan tapi juga sensitifitas sosial yang nantinya akan membawa perubahan tidak sekedar sebagai sebuah statement of intent saja tetapi sebuah real action. Faktanya, upaya-upaya untuk sampai pada real action dipengaruhi oleh beberapa aspek yang terkadang membuat tujuan politik tersebut menjadi tidak murni lagi. Aspek yang berpengaruh tersebut bisa dimulai dari bagaimana suatu tampuk kekuasaan diperoleh. Apakah murni sebagai sebuah pengabdian? Atau pengabdian bersyarat? Atau juga realisasi hasrat sebagian orang yang haus kekuasaan demi sebuah eksistensi diri.

Jika kekuasaan diawali dengan tujuan pengabdian bersyarat dan sekedar realisasi hasrat haus kuasa maka jangan berharap kondisi yang lebih baik akan dicapai. Tidak perlu berteori bahwa Indonesia adalah negara demokratis dimana setiap orang berhak untuk bersuara dan hak tersebut diatur oleh UUD 1945. Ketika pengejaran kekuasaan telah dilandasi kepentingan segelintir orang maka yang terjadi adalah bagaimana membuat sebuah skenario politik yang paling indah dan dapat menaikkan pamor calon pemimpin sehingga namanya dapat tercantum sebagai ’PEMIMPIN’. Dimana esensi kemerdekaan berpendapat di negara demokrasi? Praktek nepotisme kelak akan terjadi lagi karena mengedepankan kepentingan segelintir individu atau kelompok. Kepemimpinan tak ubahnya seperti kekuasaan dinasti yang tak terpatahkan. Pembentukan opini publik tentang si-(apa) seperti sebuah retorika agenda setting yang mau tidak mau publik pada saatnya akan menganggap hal itu penting. Atau tak ubahnya spiral of silence yang mengkungkung suara dan kebebasan.

Menengok kondisi Bangsa yang sudah sedemikian carut marut di tengah slogan kemerdekaannya ini, sudah sepatutnya masing-masing individu mengevaluasi dan mengkoreksi diri. Kemerdekaan bukan sekedar pembacaan teks proklamasi atau peringatan hari besar melainkan bagaimana setiap individu berhak untuk memproklamirkan dirinya sebagai individu yang merdeka. Lepas dari politic of interest apapun. Kemerdekaan termasuk juga hak untuk menyuarakan pendapat dalam koridor keadilan tanpa disudutkan oleh kepentingan tertentu. Merdeka adalah persoalan eksistensi, salah satunya adalah eksistensi untuk berpendapat. Seharusnya tidak ada lagi skenario-skenario politik yang menyebabkan bangsa ini kehilangan jati diri demokrasi.

Semoga kesadaran akan eksistensi dalam koridor keadilan akan membawa masing-masing dari kita ke arah pencapaian cita-cita pencerdasan. Bukan pembodohan. Politik bukan sarana mencari popularitas apalagi jembatan untuk mencapai tujuan segelintir golongan. Harus ada cita-cita dan tujuan mulia untuk mewujudkan kepentingan bersama. Semoga cita-cita dan tujuan mulia tersebut tidak hilang dari cara pikir, nalar, dan tindakan para elite politik kita.